Jakarta — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa ia akan “menanggung tanggung jawab proyek Whoosh” terdengar tegas dan patriotik. Namun di balik kalimat penuh karisma itu, tersembunyi persoalan besar tentang akuntabilitas, beban fiskal, dan preseden buruk bagi penegakan hukum ekonomi nasional.
1️⃣ Negara, Bukan Prabowo yang Menanggung
Publik perlu memahami makna sebenarnya dari pernyataan itu.
“Tanggung jawab” dalam konteks fiskal tidak berarti Prabowo akan membayar utang proyek menggunakan uang pribadinya. Semua kewajiban — cicilan bunga, biaya operasi, dan pemeliharaan — tetap berasal dari APBN, alias uang rakyat.
Total utang pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau “Whoosh” diperkirakan mencapai Rp 36–40 triliun, dengan bunga tahunan sekitar Rp 1,2 triliun. Jika proyek ini belum mencapai titik impas secara komersial, maka seluruh beban ditanggung negara.
Dengan demikian, pernyataan Prabowo bukanlah tindakan pengorbanan pribadi, melainkan penetapan tanggung jawab rakyat terhadap kegagalan fiskal rezim sebelumnya.
2️⃣ Preseden Buruk untuk Penegakan Hukum
Lebih dari sekadar ekonomi, langkah ini menyentuh wilayah hukum dan moral politik.
Ketika negara memilih menanggung proyek bermasalah tanpa terlebih dahulu melakukan audit independen dan penegakan hukum, maka negara sedang membangun preseden berbahaya:
“Setiap kesalahan pengelolaan uang publik dapat diselesaikan dengan kebijakan politik, bukan pertanggungjawaban hukum.”
Dalam konteks proyek Whoosh, publik masih ingat adanya indikasi mark up biaya, ketidakterbukaan kontrak, dan keterlibatan sejumlah BUMN yang kini kesulitan keuangan.
Namun tidak ada satu pun pejabat yang dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Yang terjadi justru pencitraan tanggung jawab yang berpotensi menghapus jejak kesalahan administratif dan pidana masa lalu.
3️⃣ Menghapus Garis Akuntabilitas Republik
Republik dibangun atas asas pertanggungjawaban di depan rakyat, bukan di atas nama kekuasaan. Ketika proyek bermasalah ditanggung tanpa koreksi, maka nilai republik berubah menjadi feodal: pemimpin dianggap dapat menutup semua dosa struktural dengan satu pernyataan politik.
Padahal, dalam sistem yang sehat, seorang presiden menuntut audit, bukan menutupi.
Ia memerintahkan penyidikan, bukan menghapus catatan.
Sebab negara yang tidak berani mengadili pelanggaran fiskal adalah negara yang sedang menggadaikan masa depannya.
4️⃣ Beban Ekonomi dan Risiko Sosial
Selain moral, beban ekonomi proyek Whoosh juga tidak kecil.
Badan Kebijakan Fiskal memperkirakan bahwa subsidi dan pembayaran bunga proyek ini dapat menekan ruang fiskal pembangunan sosial lain hingga Rp 5–6 triliun per tahun.
Sementara data operasional KCIC menunjukkan tingkat okupansi baru 30–40% pada jam normal.
Jika pendapatan tiket tidak mampu menutup biaya operasional, maka negara akan terus menambal defisit. Artinya, rakyat menanggung dua kali: pertama sebagai pembayar pajak, kedua sebagai pengguna yang harus membeli tiket dengan harga tinggi.
5️⃣ Dari Kepemimpinan ke Perlindungan
Tidak ada salahnya seorang presiden mengambil tanggung jawab politik.
Namun tanggung jawab sejati hanya lahir bila disertai keberanian mengungkap kesalahan lama.
Jika yang dilakukan justru melindungi pelaku korupsi dan salah urus fiskal, maka itu bukan tanggung jawab — itu perlindungan terhadap kejahatan keuangan.
Kata “menanggung” akhirnya kehilangan makna moralnya ketika digunakan untuk menghapus jejak kejahatan publik.
Kesimpulan
Prabowo mungkin bermaksud menunjukkan kepemimpinan dan kesinambungan pembangunan. Namun tanpa audit, transparansi, dan penegakan hukum, sikap itu berubah menjadi bentuk politik penutupan dosa fiskal.
Dan di situlah bahaya terbesar republik ini: Ketika negara lebih memilih melindungi kesalahan daripada memperbaikinya, rakyat akan kembali membayar harga yang sama — kali ini atas nama “tanggung jawab” yang palsu.
