MEDAN — Penahanan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Beni Iskandar Nasution, oleh Kejaksaan Negeri Medan menjadi titik balik penting dalam upaya Wali Kota Medan, Rico Waas, merapikan struktur birokrasi dan menertibkan potensi penyimpangan anggaran di lingkup pemerintah kota. Beni ditahan terkait dugaan korupsi Medan Fashion Festival (MFF) 2024, sebuah kegiatan yang menelan anggaran hampir Rp 4,8 miliar dan diduga merugikan negara lebih dari Rp 1,13 miliar.
Rico Waas, yang sebelumnya dikenal tegas dalam menindak bawahannya yang terindikasi bermain proyek, kini mendapatkan ujian besar. Penetapan tersangka terhadap salah satu pejabat eselon II di Pemkot Medan menempatkan dirinya dalam sorotan publik: apakah ia berani “membersihkan” jajarannya dari pejabat yang bertindak sebagai pemain anggaran?
Penangkapan yang Menggemparkan Internal Pemkot
Penahanan Beni Iskandar dilakukan setelah pemeriksaan intensif oleh penyidik tindak pidana khusus Kejari Medan. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menemukan adanya indikasi kuat mark-up biaya gedung serta item fiktif dalam perencanaan dan realisasi kegiatan MFF 2024. Temuan paling menonjol adalah dugaan penggelembungan biaya sewa gedung di Hotel Santika Dyandra dan pengadaan kursi yang secara teknis sebenarnya sudah termasuk dalam paket sewa gedung.
Dugaan manipulasi dokumen pertanggungjawaban serta rekayasa harga membuat Beni akhirnya ditetapkan sebagai tersangka bersama dua pejabat lain, yakni Kepala Dinas Perhubungan Medan, Erwin Saleh, dan direktur pelaksana kegiatan, MH. Dari ketiganya, hanya Beni dan MH yang langsung ditahan di Rutan Kelas I Tanjung Gusta.
Penetapan tersangka ini mengejutkan banyak pihak, termasuk pegawai internal Pemkot Medan. Sumber internal menyebut bahwa selama ini Beni dikenal sebagai pejabat yang cukup berpengaruh, terutama dalam pengelolaan anggaran lintas kegiatan di dinasnya.
Rico Waas: Pemerintahan Tidak Boleh Dirusak oleh Pejabat Pemain
Menanggapi penetapan tersangka terhadap dua kadis yang berada di bawahnya, Wali Kota Medan, Rico Waas, menegaskan bahwa dirinya menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Namun ia juga menekankan bahwa kasus ini harus menjadi momentum pembersihan birokrasi dari pejabat yang “bermain anggaran”.
“Pemerintahan tidak boleh dirusak oleh pejabat pemain. Kita ingin tata kelola yang bersih, profesional, dan tidak mencoreng kepercayaan masyarakat,” kata Rico dalam sebuah pernyataan resmi.
Rico menambahkan bahwa pihaknya menunggu langkah berikutnya dari Kejaksaan sebelum mengambil keputusan terkait penonaktifan atau pergantian pejabat. Namun sinyal kuat sudah diberikan: Pemkot Medan tidak akan memberi ruang bagi pejabat yang terlibat korupsi.
Slogan “Medan Bersih dari Pejabat Pemain” disebut mulai digaungkan di lingkup internal pemerintah setelah kejadian ini.
Desakan Publik untuk Reformasi Internal
Penahanan pejabat eselon II ini memunculkan tekanan publik yang semakin besar, terutama dari aktivis anti-korupsi dan kelompok masyarakat sipil. Mereka mendesak agar Rico Waas mengambil langkah konkret, seperti:
-
menonaktifkan pejabat yang sudah berstatus tersangka,
-
melakukan audit internal di seluruh dinas,
-
meninjau ulang sistem pengawasan kegiatan yang anggarannya besar,
-
memastikan tidak ada lagi proyek “pesanan” yang menguntungkan kelompok tertentu.
Beberapa lembaga anti-korupsi lokal bahkan mensinyalir bahwa praktik permainan anggaran ini tidak hanya terjadi di satu dinas, dan selama bertahun-tahun menjadi pola yang dibiarkan.
“Kasus Beni ini hanya puncak gunung es,” ujar seorang aktivis. “MFF hanyalah satu event dari sekian banyak kegiatan yang rentan dijadikan ladang korupsi.”
Mengapa Medan Butuh Ketegasan Wali Kota?
Medan adalah kota besar dengan anggaran daerah yang signifikan. Event-event kota, festival budaya, hingga proyek UKM, semuanya memerlukan alokasi dana besar. Tanpa pengawasan ketat, anggaran ini rawan diselewengkan oleh oknum pejabat yang memanfaatkan celah birokrasi.
Kepemimpinan Rico Waas selama ini dianggap tegas dalam aspek publik, namun masih ditunggu ujiannya dalam membenahi internal birokrasi. Penahanan dua kadis sekaligus membuat tekanan politik dan moral terhadapnya semakin berat.
Kasus ini menjadi indikator bahwa Medan memang membutuhkan “pembersihan struktural” agar wajah pemerintahannya tidak terus-menerus dicoreng oleh skandal korupsi pejabat.
Momentum untuk Bangkitkan Kepercayaan Masyarakat
Skandal MFF 2024 tidak hanya soal penyimpangan anggaran, tetapi juga soal kepercayaan publik. Pada saat banyak warga menuntut transparansi, kasus seperti ini justru memperkuat kesan bahwa ada pejabat yang merasa aman bermain anggaran karena kedekatan, jabatan, atau jaringan politik.
Rico Waas kini dihadapkan pada kesempatan besar:
menunjukkan kepada masyarakat bahwa Medan bisa bersih, dan bahwa tidak ada pejabat yang kebal dari hukum.
Jika ia berhasil menindak, membersihkan, dan melakukan reformasi internal, maka kepercayaan publik bisa pulih. Namun jika hanya berhenti pada retorika, maka masyarakat akan menilai bahwa slogan reformasi hanya bermakna kosmetik.
Penutup: Babak Baru Pemberantasan “Pejabat Pemain”
Penahanan Beni Iskandar Nasution menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat Pemkot Medan. Publik berharap Rico Waas tidak ragu mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk merotasi, menonaktifkan, atau mengganti pejabat yang terbukti menyelewengkan anggaran.
Saat ini, masyarakat menunggu keputusan strategis berikutnya — apakah Wali Kota Medan benar-benar akan membersihkan jajarannya dari para “pejabat pemain”, atau justru membiarkan budaya lama terus bertahan.
