Jakarta – Ketika Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengungkap kejanggalan aktivitas penerbangan di Bandara IMIP, Morowali, publik sempat menganggapnya sebagai isu administratif semata. Namun semakin dalam data digali, semakin jelas bahwa kasus ini bukan persoalan izin, bukan perkara teknis, dan bukan sekadar kesalahan prosedur.

Kasus IMIP membuka tabir jauh lebih besar: kebocoran kedaulatan negara, pergerakan manusia tanpa kontrol pemerintah, dan model hilirisasi yang melenceng menjadi kolonialisme gaya baru.

Temuan terbaru menunjukkan adanya 37.830 penumpang misterius yang masuk melalui Bandara IMIP sepanjang tahun 2024. Angka itu bukan hasil asumsi. Ia muncul dari data resmi Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Data yang menjadi fondasi negara dalam mengelola ruang udara, pergerakan pesawat, dan aktivitas penerbangan nasional.

Lalu muncul pertanyaan:
siapa 37.830 orang itu?
Masuk dari mana?
Kenapa data mereka tidak tercatat?
Dan mengapa negara absen di pintu masuk wilayah udara Indonesia?

Jawaban dari pertanyaan inilah yang menyeret IMIP ke pusat pusaran politik, ekonomi, keamanan, dan kedaulatan nasional.

DATA RESMI YANG MENGUAK KEBUSUKAN

Dalam laporan resmi Kemenhub yang diteliti Migran Watch, Bandara IMIP tercatat sebagai Bandara kelas 4B, kategori yang dirancang untuk:

• Penerbangan domestik dan internasional

• Pesawat menengah seperti Embraer ERJ 145 (50 seat)

• Bahkan Airbus A320 (150–180 seat)

Data Kemenhub kemudian mencatat:

• Pergerakan pesawat 2024: 534 kali

• Penerbangan PP: 267 flight

• Total penumpang tercatat: 51.180 orang

Ketika angka ini dicocokkan dengan kapasitas pesawat ERJ 145—yang DISEBUT sebagai pesawat reguler di IMIP—hasilnya jomplang.

Hanya 13.350 penumpang yang mungkin terangkut.
Namun data resmi menunjukkan 51.180 penumpang.

Selisihnya adalah:

37.830 PENUMPANG TAK TERDATA

Untuk mencapai angka ini, mustahil jika IMIP hanya menggunakan pesawat kecil 50 seat. Artinya, ada pesawat lebih besar (A320) yang mendarat dan lepas landas secara teratur—apakah tercatat radar negara? Tidak. Apakah melewati imigrasi? Tidak.

Apakah berizin sebagai penerbangan internasional?
Secara SK memang ya, namun secara operasional negara tidak hadir.

Inilah lubang besar yang diungkap Menhan:

“Bandara internasional tanpa otoritas negara adalah ancaman kedaulatan.”

Bukan sekadar pelanggaran administratif.
Ini adalah kelalaian sistemik yang membuka pintu bagi pergerakan manusia, barang, dan aktivitas asing tanpa negara tahu siapa yang keluar-masuk.

ARUS TKA LIAR MASUK INDONESIA VIA IMIP

Narasumber Migran Watch mengungkap data berikut:

1. Banyak penerbangan diduga berasal dari Guangzhou & Singapura.

Jenis pesawat: A320 atau setara.

2. Tidak ada otoritas negara di IMIP Airport

• Tidak ada Imigrasi

• Tidak ada Bea Cukai

• Tidak ada Karantina

• Tidak ada Radar TNI AU

Bandara ini menjadi “wilayah abu-abu” dalam ruang udara Indonesia.
Akibatnya, puluhan ribu tenaga kerja asing (TKA) bisa keluar masuk tanpa tercatat.

Kesimpulan narasumber:

“IMIP adalah karpet merah untuk pergerakan liar TKA ke Indonesia.”

Ini bukan tuduhan kosong.
BRIN dan Kemenaker sudah bertahun-tahun mencatat anomali berikut:

TKA China legal menurut Kemenaker: 59.320 orang

Data CEO IMIP: 7.000 orang

Data Disnaker Morowali: 26.380 orang

Ketidaksinkronan data — yang seharusnya terpusat — menunjukkan bahwa negara sendiri tidak tahu berapa jumlah TKA sebenarnya.

Migran Watch menyimpulkan:

“Jumlah TKA China di Morowali jauh lebih besar dari angka resmi.
37.830 penumpang misterius IMIP adalah buktinya.”

INVESTASI CINA DAN RASIO TKA PALING GANJIL DI DUNIA

Ini bagian paling mencolok dari seluruh data:

Perbandingan investasi dan jumlah TKA:

Singapura

Investasi: USD 13,28 miliar
TKA: 1.811 orang

China

Investasi: USD 8,22 miliar
TKA: 59.310 orang

Padahal investasi China jauh lebih kecil.
Namun jumlah TKA-nya 10 kali lipat lebih banyak.

Bahkan BRIN menyebut pola ini sebagai:

“Anomali kedaulatan ketenagakerjaan.”

Di banyak negara, tenaga kerja asing hanya datang untuk pekerjaan berkeahlian tinggi.
Namun di Morowali, fakta lapangan menunjukkan:

TKA China justru mengerjakan:

• Operator alat berat

• Buruh pabrik smelter

• Pengatur lalu lintas truk

• Pekerjaan kasar lain yang semestinya bisa dikerjakan warga lokal

Sementara pekerja lokal:

• Hanya diberi pekerjaan kasar

• Banyak yang gagal seleksi meski berpendidikan menengah

• Upah jauh lebih rendah

• Tidak menerima transfer teknologi

Ini yang membuat Migran Watch menyatakan:

“Apa yang dilakukan IMIP bukan hilirisasi. Ini kolonialisme ekonomi dan ketenagakerjaan.”

“HILIRISASI” YANG MENYIMPANG JAUH DARI TUJUAN

Secara konsep, hilirisasi adalah program paling strategis untuk meningkatkan nilai tambah nasional. Namun di IMIP:

• Bukan barang jadi yang diproduksi

• Bukan nilai tambah yang dinikmati

• Bukan tenaga kerja lokal yang mendapat pekerjaan

• Bukan devisa yang kembali ke negara

Yang terjadi justru:

Indonesia hanya menyediakan:

✔ tanah
✔ bahan mentah
✔ energi murah
✔ pekerja kasar murah

Sementara:

China membawa:

✔ tenaga kerja
✔ alat
✔ teknologi
✔ manajemen
✔ seluruh nilai tambah diekspor kembali

Ini bukan hilirisasi.
Ini pemindahan pabrik asing ke wilayah Indonesia untuk menghindari tarif dan kerumitan regulasi di negara asal.

Dan itu terjadi sebagai dampak kerja sama yang tidak pernah dipublikasikan secara terbuka kepada rakyat sejak masa SBY hingga Jokowi.

JEBOLNYA 4 KEDAULATAN NEGARA

Data di atas membuktikan bahwa kasus IMIP bukan sekadar persoalan bandara ilegal.

Kasus ini mengoyak 4 pilar kedaulatan Indonesia:

1. Kedaulatan Udara

• 37.830 penumpang tidak terdata

• Penerbangan internasional berjalan tanpa imigrasi & radar

• Negara tidak tahu siapa yang keluar-masuk

Ini bentuk pelanggaran terburuk dalam sejarah penerbangan sipil Indonesia.

2. Kedaulatan Tenaga Kerja

• TKA mengisi posisi engineer, supervisor, metalurgi

• Pekerja lokal hanya diberi pekerjaan kasar

• Transfer teknologi nol

Ini penjajahan struktur kerja.

3. Kedaulatan Ekonomi

• Nilai tambah hilirisasi dinikmati asing

• Negara hanya dapat “sisa industri”

• Investasi tidak sebanding manfaat

• Ketimpangan investasi vs TKA paling ekstrem di Asia

4. Kedaulatan Lingkungan

• Kerusakan ekologis masif

• Konflik sosial berulang

• Polusi dan degradasi tanah

• Daerah kaya tambang → rakyat miskin

Ini ironis:
“Kutukan sumber daya alam” terjadi kembali dalam model modern.”

MENGAPA NEGARA TIDAK HADIR?

Selama satu dekade, kawasan seperti Morowali berubah menjadi “daerah kekuasaan investor.”
Bupati tidak bisa mengawasi.
Pemda tidak punya wewenang.
UU Cipta Kerja makin mempersempit ruang pengawasan daerah.

Kata seorang bupati dalam wawancara:

“Kami ini seperti tidak punya negara. Pengawasan hilang sejak UU Cipta Kerja.”

Kondisi ini membuat IMIP seperti “negara dalam negara.”

APA YANG HARUS DILAKUKAN?

Migran Watch meminta langkah drastis:

1. Negara ambil alih penuh pengawasan Bandara IMIP

• Imigrasi

• Bea Cukai

• Karantina

• Radar TNI AU

2. Audit jumlah TKA nasional

Legal + ilegal.

3. Bentuk Satgas Kedaulatan Industri

Gabungan: Kemenhan, Kemenaker, TNI AU, Imigrasi, Keuangan.

4. Reformasi total hilirisasi

• Nilai tambah harus di Indonesia

• Pekerjaan high skill harus diberikan ke warga lokal

• Transfer teknologi wajib dimasukkan dalam kontrak

5. Evaluasi ulang seluruh MoU era SBY–Jokowi

Termasuk kewajiban transparansi publik.

PENUTUP – PENDERITAAN RAKYAT DI ATAS LAHAN YANG KAYA

Morowali adalah gambaran telanjang dari paradoks pembangunan Indonesia:

• Smelter berdiri megah

• Pabrik baja membara

• Gudang listrik raksasa menyala

• Namun beberapa ratus meter dari pagar pabrik:
  rakyat hidup dalam rumah gubuk, jalan rusak, kemiskinan melekat

Ini bukan pembangunan.
Ini bukan hilirisasi.

Ini penyerahan kedaulatan secara sistematis kepada modal asing dengan dalih industrialisasi.

37.830 penumpang misterius IMIP 2024 bukan angka.
Itu adalah alarm nasional.
Tanda bahwa ada sesuatu yang sangat salah, sangat besar, dan sangat berbahaya terjadi.

Dan Indonesia harus menghentikannya sebelum negeri ini benar-benar kehilangan dirinya sendiri.

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=ro4v99MF5lg