Jakarta – Rapimnas Kadin Indonesia tahun ini menghadirkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai pembicara utama. Dalam forum yang tampak formal, sebenarnya terdapat pernyataan-pernyataan serius yang menjelaskan arah baru kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo. Di tengah optimisme pertumbuhan 6—8 persen, Purbaya menyampaikan fakta lapangan tentang ekonomi yang “tidak baik-baik saja” ketika dirinya masuk, serta kritik terbuka terhadap birokrasi, bank sentral, hingga mental pejabat daerah. Jauh dari sekadar paparan kinerja, pidato panjang Purbaya justru memaparkan peta ekonomi Indonesia yang selama ini tidak dibicarakan secara terbuka: kita tidak sedang menghadapi krisis di masa depan, kita sedang berada di tengah proses menuju krisis yang hanya tertunda.
Lewat kalimat-kalimat biasa, Purbaya sebenarnya sedang mengumumkan bahwa arah ekonomi era Prabowo bukan lagi sekadar meneruskan pembangunan fisik, melainkan membangun ulang mesin pertumbuhan berbasis sektor swasta, proteksi domestik, dan reformasi fiskal yang memaksa birokrasi berhenti bermain. Rapimnas Kadin pun menjadi ruang strategis: Kadin adalah pemain domestik, sementara Prabowo, melalui Purbaya, sedang mengejar industrialisasi kembali, bukan lagi sekadar menjadi pasar.
Ekonomi “Tidak Baik-Baik Saja”
Purbaya membuka penjelasannya dengan informasi paling krusial: ketika ia masuk ke Kementerian Keuangan, ekonomi Indonesia tidak sedang berjalan normal. Pertumbuhan uang beredar (base money, M0) berada pada posisi hampir nol sejak 2023 hingga pertengahan 2024. Dalam bahasa ekonomi, kondisi ini artinya mesin ekonomi dimatikan. Kredit terhenti, konsumsi melambat, pertumbuhan merosot, investasi menunggu, dan seluruh rantai ekonomi bergerak di titik sangat lambat. Secara teknis—Indonesia sedang masuk fase stagnasi menuju resesi, namun tanpa diumumkan secara resmi.
Menurut Purbaya, hal ini bukan sekadar persoalan angka, tetapi persoalan desain kebijakan sebelumnya. Ketika uang negara mengendap di Bank Indonesia dalam jumlah ratusan triliun, sektor swasta kehilangan oksigen likuiditas. Pemerintah saat itu menganggap bahwa menahan likuiditas lebih aman untuk menjaga stabilitas. Namun stabilitas ini sebenarnya berbiaya tinggi: ekonomi digiring menjadi berjalan tanpa tenaga.
Langkah Purbaya kemudian mengubah itu semua. Ia memindahkan dana pemerintah dari BI ke bank-bank BUMN sebesar Rp100 triliun, dilanjutkan Rp76 triliun, dan seterusnya hingga total sekitar Rp300 triliun selama beberapa siklus. Tujuannya sederhana: menghidupkan kembali uang yang tidur, membuka akses kredit, dan memulihkan peredaran uang di masyarakat. Hasilnya terlihat: kredit meningkat, aktivitas perdagangan perlahan kembali, suku bunga pinjaman turun bertahap.
Kritik terhadap Kebijakan Moneter Era Sebelumnya
Purbaya menyebut salah satu pernyataan paling berani dalam forum: bahwa kebijakan ekonomi sebelumnya “salah semua”. Rangkaian argumentasinya merujuk pada pemikiran Milton Friedman dan Ben Bernanke, bahwa pelonggaran moneter tidak diukur dari suku bunga, melainkan pertumbuhan M0. Ketika suku bunga rendah tetapi uang beredar stagnan, hasilnya sama saja: ekonomi tetap tercekik.
Jadi, walaupun Indonesia terlihat relatif stabil ketika pandemi berlalu, sebenarnya mesin ekonominya tidak memiliki bahan bakar. Inilah alasan mengapa pertumbuhan bertahun-tahun terjebak di angka 5 persen. Infrastruktur besar tidak menjadi produktif karena swasta tidak memiliki ruang ekspansi akibat kekeringan likuiditas. Dengan kata lain, ekonomi dibangun dengan beton, tetapi darah ekonominya tidak mengalir.
Era SBY vs Era Jokowi
Purbaya membandingkan dua era ekonomi yang berbeda: SBY dan Jokowi. Pada era SBY, sektor swasta bergerak dominan. Negara memberi ruang pada pelaku pasar. Akibatnya, pertumbuhan mencapai rata-rata 6 persen. Di era Jokowi, pembangunan infrastruktur besar terjadi, tetapi tidak dibarengi penguatan sektor swasta. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen.
Menurut Purbaya, era Prabowo harus menghidupkan dua mesin sekaligus: mesin pemerintah dan mesin swasta. Inilah inti pemikiran ekonomi Prabowo: bukan memilih salah satu, tetapi menyalakan keduanya agar target pertumbuhan 6—8 persen tidak menjadi mitos politik, tetapi strategi ekonomi yang feasible.
Birokrasi adalah Masalah Utama
Bagian paling keras dari pidato Purbaya bukan angka-angka ekonomi, tetapi bagaimana ia mengakui bahwa banyak pejabat di kementerian, baik pusat maupun daerah, tidak dapat dipercaya. Ia menyebut secara terbuka bahwa banyak laporan dari jajaran di bawahnya tidak mencerminkan fakta, bahkan terkadang “mengibuli” kementerian sendiri.
Ini adalah pengakuan penting: negara tampak berjalan, tetapi banyak informasi administratif dalam sistem governance Indonesia yang sebenarnya tidak real-time, tidak akurat, dan bahkan membentuk ilusi keberhasilan. Ini menjelaskan mengapa banyak kebijakan tampak baik di pusat tetapi macet di lapangan: bukan pemerintahnya yang buruk, tetapi birokrasi yang memanipulasi arah kebijakan.
Transfer Daerah dan Korupsi Pemda
Ketika seorang perwakilan Kadin dari Maluku memprotes turunnya dana transfer daerah, Purbaya menjawab dengan sangat terbuka: “karena pemda rawan korupsi.” Artinya, pemangkasan dana transfer bukan kebijakan fiskal biasa, tetapi “hukuman politik” kepada daerah yang dianggap menyalahgunakan anggaran. Meski tak disebutkan daerah mana yang dimaksud, pernyataan ini adalah “bocoran resmi” bahwa pusat telah lama frustrasi terhadap perilaku pemda yang menjadikan anggaran sebagai sumber rente dan bancakan politik.
Perlindungan Industri Domestik
Hal lain yang sangat menonjol adalah komitmen Purbaya terhadap proteksi barang dalam negeri. Ia menyebut perang terhadap impor ilegal, mulai dari baju bekas hingga baja. Ini bukan sekadar isu perdagangan. Purbaya melihat impor baja sebagai penyebab PHK besar-besaran pada ribuan tukang las lokal.
Pada titik ini, pemerintah memposisikan industri dalam negeri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi—sesuatu yang, dalam 10 tahun terakhir, tergerus oleh logika liberalisasi impor.
Perubahan Struktur Investasi
Dalam pemaparannya, Purbaya menunjukkan keinginan membalik struktur investasi: bukan dari regulasi ke lapangan, tetapi dari lapangan ke regulasi. Pembentukan Task Force “bottlenecking” khusus untuk investasi menandai perubahan radikal: hambatan investasi akan diputus langsung melalui intervensi eksekutif, bukan lewat dokumen panjang birokrasi.
Di sisi lain, Purbaya mengakui bahwa Indonesia kalah dalam menarik investasi dibanding Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura, bahkan Filipina. Ini bukan sekadar fakta ekonomi; ini alarm geopolitik. Indonesia tidak hanya kalah angka, tetapi kalah kepercayaan.
Grand Design Prabowo
Setelah membaca seluruh pidato, terlihat bahwa strategi Prabowo bukan sekadar memperbesar belanja negara atau membangun megaproyek baru. Strategi Prabowo adalah:
-
menghidupkan uang yang diam
-
mengaktifkan swasta
-
memproteksi domestik
-
menghentikan impor destruktif
-
memerangi korupsi daerah
-
dan memperkuat industri dalam negeri
Dengan kata lain, ekonomi Prabowo adalah ekonomi anti-rente dan anti-birokrasi lama.
Kesimpulan
Pidato Purbaya di Rapimnas Kadin adalah dokumen politik dan ekonomi yang sangat penting. Ia memperlihatkan:
-
keadaan ekonomi sebenarnya
-
kegagalan logika moneter masa lalu
-
pendekatan baru yang lebih agresif
-
kritik keras terhadap birokrasi
-
proteksi terhadap industri nasional
-
dan keinginan mengubah arsitektur pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Yang patut dicatat: langkah-langkah ini akan berhadapan langsung dengan kepentingan lama—dari birokrat daerah, mafia impor, hingga pejabat yang selama ini hidup dalam rente.
Dengan demikian, keberhasilan Purbaya bukan hanya soal angka pertumbuhan, tetapi mengenai apakah pemerintah mampu melawan struktur kekuasaan yang selama ini justru menghambat pertumbuhan itu sendiri.
