Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution menggencarkan langkah pemulihan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah Sumut pada November 2025 lalu. Tak hanya fokus pada penanganan dampak, Bobby juga menargetkan akar persoalan bencana: kerusakan hutan dan lingkungan.
Informasi dihimpun Selasa (13/1/2026), sejumlah bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga terindikasi kuat dipicu oleh aktivitas korporasi perusak hutan. Indikasi tersebut segera ditindaklanjuti Bobby dengan langkah tegas.
Setibanya di Lanud Soewondo usai enam hari meninjau lokasi bencana di Tapteng dan Sibolga, Kamis (4/11/2025), Bobby secara terbuka merekomendasikan penutupan perusahaan yang dinilai merusak lingkungan.
“Tutup saja perusahaan itu. Termasuk Toba Pulp Lestari,” tegas Bobby.
Langkah tersebut berujung pada keputusan pemerintah pusat yang resmi menutup operasional Toba Pulp Lestari pada 11 Desember 2025, sebagai bagian dari penegakan kebijakan lingkungan pascabencana.
Hunian Tetap untuk Korban Bencana
Selain penertiban korporasi, Bobby juga bergerak cepat memastikan pemenuhan kebutuhan dasar korban. Pemerintah Provinsi Sumut memulai pembangunan 1.000 unit hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak banjir dan longsor.
Pembangunan huntap tersebut merupakan kolaborasi Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pemerintah menargetkan hunian tersebut dapat dihuni sebelum bulan Ramadhan tahun ini.
Tanam Sejuta Pohon
Langkah pemulihan juga diarahkan pada upaya pencegahan jangka panjang. Bobby bersama Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo melakukan penanaman sejuta pohon di Kompleks Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Minggu (11/1).
“Bencana ini menjadi pelajaran besar. Bukan hanya soal penanganan, tetapi bagaimana bencana alam bisa kita antisipasi dengan menjaga alam,” ujar Bobby.
Anggaran Pemulihan Rp430 Miliar
Terobosan signifikan lainnya adalah penggelontoran anggaran pemulihan bencana sebesar Rp430 miliar, yang dialokasikan ke lima sektor prioritas.
Rincian alokasi anggaran tersebut meliputi:
-
Infrastruktur: sekitar Rp275 miliar (perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, dan rehabilitasi rumah)
-
Komunikasi dan Informatika: Rp1,68 miliar
-
Pendidikan: Rp36,8 miliar
-
Kesehatan: Rp6,9 miliar
-
Bantuan keuangan untuk pemerintah daerah: Rp110 miliar
“Kita akan lakukan pergeseran anggaran untuk pemulihan pascabencana. Bidang pendidikan kita bagi dua, untuk infrastruktur dan SPP gratis di daerah bencana,” kata Bobby saat Rapat Koordinasi bersama Ketua Satgas Rehabilitasi Pascabencana Sumatera di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (12/1/2026).
Selain itu, Bobby juga menyampaikan rencana pembangunan 200 unit hunian tetap tambahan dengan total anggaran Rp12 miliar, setara Rp60 juta per unit—nilai yang sama dengan standar pembangunan huntap oleh pemerintah pusat.
